Pemandangan gunung sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) seperti Bantargebang di Bekasi, Cipayung di Depok, atau Piyungan di Yogyakarta bukan lagi hal baru. Tumpukan ini bukan sekadar masalah estetika, melainkan simbol kegagalan sistematis dalam pengelolaan limbah nasional.
Meskipun pemerintah menargetkan Indonesia Bebas Sampah 2025, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kapasitas TPA di banyak kota besar telah mencapai ambang batas (overload). Lantas, apa sebenarnya faktor utama yang membuat sampah kita terus menggunung?
1. Paradigma “Kumpul-Angkut-Buang” yang Usang
Masalah mendasar terletak pada pola pikir masyarakat dan pemerintah yang masih mengandalkan sistem linear. Sampah hanya dipindahkan dari rumah ke TPA tanpa ada proses pengurangan di tengahnya. TPA yang seharusnya menjadi tempat pemrosesan akhir residu (sampah yang benar-benar tidak bisa diolah), justru menjadi “keranjang sampah raksasa” untuk segala jenis limbah.
2. Minimnya Pemilahan dari Sumber
Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), sebagian besar sampah di Indonesia adalah sampah organik (sisa makanan). Ketika sampah organik bercampur dengan plastik, kertas, dan logam, proses daur ulang menjadi jauh lebih sulit dan mahal. Akibatnya, hampir semua sampah, baik yang bernilai ekonomi maupun tidak berakhir menumpuk begitu saja di TPA.
3. Penerapan Sistem Open Dumping
Meskipun Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 melarang sistem pembuangan terbuka (open dumping), banyak TPA di daerah masih mempraktikkannya. Sampah hanya ditumpuk di lahan terbuka tanpa pelapisan tanah atau pengolahan gas metana yang memadai. Tanpa teknologi pengolahan seperti sanitary landfill atau insinerasi yang modern, volume sampah akan terus bertambah ke atas mengikuti luas lahan yang terbatas.
4. Ketimpangan Infrastruktur dan Anggaran
Banyak pemerintah daerah menghadapi kendala anggaran untuk mengelola sampah secara canggih. Teknologi seperti Waste-to-Energy (PLTSa) memerlukan investasi besar dan biaya operasional yang tinggi. Selain itu, jumlah armada pengangkut seringkali tidak sebanding dengan laju timbulan sampah harian yang terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dan perubahan gaya hidup konsumtif.
5. Kurangnya Penegakan Hukum (Law Enforcement)
Regulasi mengenai pembatasan plastik sekali pakai atau kewajiban produsen untuk menarik kembali kemasannya (Extended Producer Responsibility) sudah mulai diterapkan, namun pengawasannya masih lemah. Tanpa sanksi tegas bagi pelanggar dan insentif bagi mereka yang mengelola sampah dengan benar, beban TPA tidak akan pernah berkurang.
Dampak dan Solusi ke Depan
Gunung sampah membawa risiko besar: mulai dari pencemaran air lindi (leachate) ke air tanah, emisi gas metana yang memicu pemanasan global, hingga risiko bencana longsor seperti tragedi Leuwigajah tahun 2005.
Solusi jangka panjang bukan lagi memperluas lahan TPA, melainkan mendesentralisasi pengelolaan sampah.
Indonesia secara resmi masih banyak menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam kebijakan pengelolaan sampah, namun saat ini tengah dalam transisi menuju pendekatan yang lebih komprehensif, yaitu 5R (Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Recovery) hingga 9R (ekonomi sirkular).
Jadi untuk Penguatan Bank Sampah, optimalisasi TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) terlebih dahulu di tingkat desa, serta edukasi masif mengenai gaya hidup minim sampah (zero waste) adalah kunci utama agar TPA tidak lagi menjadi gunung, melainkan tempat pemrosesan residu yang terkendali.