PERTEK merupakan persetujuan dari pemerintah atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
.
PERTEK harus diperoleh terlebih dahulu, sebelum suatu rencana usaha dan atau kegiatan mengajukan persetujuan lingkungan. Sehingga seluruh pengelolaan lingkungan terintegrasi ke dalam AMDAL atau UKL-UPL. Setelah Persetujuan Lingkungan diperoleh, pelaku usaha langsung mendapatkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk bangunan/fasilitas yang telah mendapatkan persetujuan teknis. Dalam penyusunan dokumen Persetujuan Teknis yang disusun terdapat 2 jenis penyusunan dengan menggunakan penapisan, 2 jenis tersebut ialah Standar Teknis dan Kajian Teknis.
.
Beberapa Standar Teknis dan Kajian Teknis sesuai jenis usaha/kegiatan yang wajib mendapatkan persetujuan teknis dari pemerintah sebagai prasyarat AMDAL/UKL-UPL antara lain:
.
Persetujuan Teknis Membuang Emisi ke Udara
Persetujuan Teknis Pembuangan emisi ke udara diberlakukan bagi rencana usaha dan kegiatan yang menghasilkan udara emisi dalam aktivitasnya. Kriteria jenis usaha yang wajib dilengkapi Pertek Pembuangan Emisi ke Udara diatur secara tersendiri melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Standar teknis atau kajian teknis membuang emisi ke udara, akan fokus pada analisis terhadap bahan bakar, parameter emisi, spesifikasi cerobong dan laju alir gas buang, pengaruhnya terhadap udara ambient, sampling point, dan periode pemantauan kualitas udara emisi. Dalam melakukan penilaian standar teknis atau kajian teknis dan penerbitan Persetujuan teknis membuang emisi ke udara, Pemerintah akan mempertimbangkan indeks kualitas udara pada wilayah tersebut, kepadatan aktivitas penduduk, pola pemanfaatan ruang disekitar, dan lain sebagainya.
.
Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah
Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah diberlakukan bagi rencana usaha dan kegiatan yang menghasilkan air limbah cair dalam aktivitasnya. Kriteria jenis usaha yang wajib dilengkapi Persetujuan Teknis diatur secara tersendiri melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Standar teknis atau kajian teknis membuang air limbah akan dilakukan analisis terhadap bahan air limbah yang akan dibuang dan melakukan analisa beban pencemar terhadap objek yang akan dibebani oleh bahan air limbah tersebut.
Standar teknis atau kajian teknis Baku Mutu Air Limbah terdapat 5 jenis yang dapat dipilih, yaitu :
- Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah Pembuangan ke badan air permukaan
- Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah Pembuangan ke Laut
- Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah Pembuangan ke Formasi tertentu
- Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah Pemanfaatan ke Formasi tertentu
- Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah Aplikasi ke tanah