Dalam sistem perizinan berusaha di Indonesia, setiap rencana usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan tingkat risiko terhadap lingkungan hidup. Jika usaha skala besar membutuhkan AMDAL dan usaha skala menengah memerlukan UKL-UPL, maka usaha dengan dampak lingkungan relatif kecil cukup memiliki SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup).
Meskipun terlihat sederhana, SPPL memiliki legalitas hukum yang penting sebagai landasan komitmen pelaku usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar tempat usahanya.
Apa Itu SPPL?
Berdasarkan peraturan PERMEN LHK No. 4 Tahun 2021, SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
Berbeda dengan AMDAL atau UKL-UPL yang berbentuk dokumen penyusunan teknis yang tebal, SPPL umumnya berbentuk surat pernyataan yang diintegrasikan langsung ke dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS RBA).
Siapa yang Wajib Memiliki SPPL?
SPPL ditujukan bagi kegiatan usaha yang memenuhi kriteria berikut:
- Kategori Risiko Rendah: Kegiatan usaha yang dampak lingkungannya relatif mudah dikelola dan tidak berpotensi menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan tingkat tinggi.
- Skala Usaha Mikro dan Kecil (UMK): Pelaku usaha kecil, UMKM, toko kelontong, kantor operasional kecil, bengkel skala kecil, atau kegiatan sejenis.
- Di Luar Wajib AMDAL & UKL-UPL: Jenis usaha yang skala/kapasitas usahanya dikecualikan dari wajib AMDAL / UKL-UPL.
Fungsi dan Manfaat SPPL bagi Pelaku Usaha
Memiliki SPPL bukan sekadar memenuhi formalitas perizinan, melainkan memberikan manfaat nyata:
- Merupakan Perizinan lingkungan yang terbit otomatis
- Anda akan jelas kepastian hukum ada di mana, kewenangan mana untuk mengurus izin lingkungan lain
- Jika sudah mengurus SPPL, anda akan perlu mengurus standar teknis LB3 untuk penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun yang ada di perusahaan anda.
Komitmen Utama dalam SPPL
Dalam lembar SPPL, pemilik usaha menyatakan kesanggupan untuk menjalankan hal-hal berikut:
- Pengelolaan Limbah: Mengelola limbah padat (sampah domestik) dengan pemilahan dan penyediaan tempat sampah, serta mengalirkan air limbah domestik ke saluran yang tepat/septik tangki.
- Menjaga Kebersihan & Kerapian: Menjaga kebersihan area sekitar tempat usaha agar tidak menimbulkan bau, debu, atau gangguan bagi tetangga sekitar.
- Efisiensi Energi & Air: Menggunakan sumber daya air dan energi listrik secara bijak dan efisien.
- Penanganan K3 Sederhana: Menyediakan fasilitas keselamatan kerja dasar, seperti alat pemadam api ringan (APAR) jika diperlukan, serta menjaga ventilasi udara.
- Kepatuhan Pengawasan: Bersedia dilakukan peninjauan atau pengawasan oleh instansi lingkungan hidup setempat sesuai ketentuan yang berlaku.
Cara Mengurus SPPL Melalui OSS RBA
Saat ini, integrasi perizinan lingkungan telah dipermudah melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA):
- Registrasi Hak Akses OSS: Masuk ke portal resmi OSS (oss.go.id) menggunakan akun pelaku usaha.
- Input Data Usaha & KBLI: Masukkan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan skala usaha.
- Penentuan Tingkat Risiko: Sistem secara otomatis menentukan tingkat risiko usaha. Jika KBLI masuk dalam kategori wajib SPPL, sistem akan mengarahkan ke pengisian form kesanggupan lingkungan.
- Pengisian Surat Pernyataan: Pelaku usaha memverifikasi komitmen pengelolaan lingkungan yang tertera pada sistem.
- Penerbitan NIB & SPPL: Setelah disetujui, SPPL akan diterbitkan secara otomatis dan menyatu sebagai bagian dari dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Kesimpulan
SPPL adalah wujud kemudahan perizinan yang diberikan pemerintah bagi usaha skala kecil dan menengah agar tetap memiliki kesadaran dan komitmen terhadap lingkungan. Dengan kepemilikan SPPL dan penerapan poin-poin kesanggupannya, pelaku usaha dapat menjalankan operasional secara legal.