JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH) resmi menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 6 Tahun 2026. Regulasi baru ini diterbitkan untuk mempercepat pencapaian target emisi nol bersih (Net Zero Emission) sekaligus memperketat pengawasan industri terhadap dampak lingkungan.
Langkah ini diambil menyusul meningkatnya tuntutan global terkait dekarbonisasi dan perlunya kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menerapkan prinsip keberlanjutan.
Poin-Poin Utama dalam Aturan Baru
Permen LH/BPLH Nomor 6 Tahun 2026 membawa sejumlah perubahan signifikan, di antaranya:
- Standardisasi Perhitungan Jejak Karbon (Carbon Footprint) Pemerintah kini mewajibkan industri skala menengah dan besar untuk menghitung dan melaporkan emisi gas rumah kaca mereka secara berkala menggunakan sistem satu pintu yang terintegrasi.
- Perluasan Mekanisme Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Aturan ini memperjelas tata cara perdagangan karbon dan implementasi pajak karbon. Sektor manufaktur dan energi kini memiliki batasan kuota emisi yang lebih ketat, di mana kelebihan emisi wajib dikompensasi melalui bursa karbon resmi.
- Sanksi Progresif Bagi Pelanggar Lingkungan Pemerintah menerapkan sanksi administratif yang lebih tegas, mulai dari pembekuan izin operasional hingga denda materiil yang dihitung berdasarkan volume pencemaran yang dihasilkan.
- Insentif bagi Industri Hijau Perusahaan yang berhasil menekan emisi di bawah ambang batas atau mengadopsi teknologi ramah lingkungan secara penuh akan mendapatkan insentif, seperti kemudahan proses sertifikasi lingkungan dan prioritas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Dampak dan Kesiapan Pelaku Usaha
Dengan berlakunya peraturan ini, para pelaku usaha diimbau untuk segera melakukan audit internal terhadap sistem pembuangan limbah dan emisi mereka mengingat sanksi yang progresif. Pemerintah juga menyediakan masa transisi selama enam bulan agar industri dapat menyesuaikan operasional mereka dengan standar baru yang ditetapkan dalam Permen LH/BPLH No. 6 Tahun 2026.